Kuis TWK – Paket 5

Perdebatan panjang muncul kala golongan nasionalis dan agamis berbeda pendapat mengenai pandangan dasar Negara, walaupun pada akhirnya diputuskan hasil pancasila yang seperti saat ini. Tidak ada anggota yang merasa kalah dalam musyawarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara meskipun pendapat-pendapat di antara mereka tidak disetujui. Hal tersebut merupakan ….

Perdebatan panjang muncul kala golongan nasionalis dan agamis berbeda pendapat mengenai pandangan dasar Negara, walaupun pada akhirnya diputuskan hasil pancasila yang seperti saat ini. Tidak ada anggota yang merasa kalah dalam musyawarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara meskipun pendapat-pendapat di antara mereka tidak disetujui. Hal tersebut merupakan ….

Merumuskan Pancasila tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perdebatan panjang yang muncul antara golongan agamis dan nasionalis berakhir sengit hingga akhir penetapan pada 18 Agustus 1945. Hal yang diperdebatkan adalah …

Sebelum perdebatan mengenai sila-sila Pancasila berakhir, semua perumus dasar Negara menyadari bahwa ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang mementingkan kelompok masing-masing. Terhadap kepentingan yang lebih besar, para perumus dasar Negara telah menunjukkan sikap….

Hasil kerja keras Panitia Sembilan ini membuahkan sebuah hasil, yaitu rumusan dasar Negara. Muhammad Yamin memberi nama hasil rumusan ini dengan nama Piagam Jakarta. Bahkan, pada 1 Juli 1945, Panitia Perancang UUD menyetujui bahwa isi pembukaan UUD akan diambil dari isi Piagam Jakarta. Tokoh yang pernah menyatakan keberatan terhadap adanya pergantian rumusan pancasila pada Piagam Jakarta adalah …

Pelik dan panjangnya proses penyusunan dasar Negara tidak membuat tokoh perumus dasar Negara pantang menyerah. Mereka tetap menyusun, mendiskusikan, hingga mengesahkan dasar Negara yang digunakan hingga saat ini. Yang termasuk nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan pancasila, yaitu …

Demokrasi terpimpin mulai berlaku setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Langkah tegas ini diambil oleh Soekarno atas desakan Staf Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution. Soekarno membubarkan Konstituante dan mengeluarkan dekrit untuk kembali ke … dan menjadikannya sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia.

Negara Indonesia memiliki tujuan baik nasional dan internasional. Tujuan nasionalnya seperti mencerdaskan masyarakat dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Sedangkan, tujuan Negara Indonesia yang bersifat Internasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu …

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Prinsip keadilan social dalam Batang Tubuh UUD 1945 antara lain tercermin dalam Pasal 34 yang mengatur…

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam hal ini, manusia juga sudah dibekali dengan hak dan kewajiban. Secara hukum, hak asasi manusia telah diatur dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 ialah tinggi hak asasi manusia dengan berpangkal atas …

Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan Prinsip perekonomian nasional. Indonesia kaya akan hasil bumi, airnya melimpah, tambang dari dalam perut buminya juga merupakan sumber energy di dunia. Selain itu, hasil hutan dan pertaniannya juga melimpah. Semua itu dikelola oleh Negara, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat…

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) uang dibentuk pada 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari 28 Mei-1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri atas orang untuk menyempurnakan rumusuan Dasar Negara. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia Sembilan yang terdiri atas 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh …

Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk tanah jawa saja. Di Sumatra, ada BPUPKI untuk Sumatra. Masa sidang kedua dilaksanakan pada …

UUD 1945 dikatakan sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan, dan sumber dari segala badan kenegaraan. UUD 1945 juga tergolong hukum dasar yang tertulis. Di samping itu, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu …

Seluruh peraturan yang ada di dalam UUD 1945 dalam pelaksanaanya harus dipatuhi dan ditaati oleh pemerintah, setiap lembaga Negara, lembaga masyarakat, setiap warga Negara Indonesia, dan penduduk yang tinggal di NKRI. Ini mengandung makna bahwa UUD 1945 bersifat …

Sebagai hukum dasar, UUD merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi. Setiap produk hukum seperti UU, PP, Perpres, Perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan atas UUD 1945. UUD 1945 juga harus mampu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUd 1945. Ini bermakna bahwa UUD 1945 juga berperan sebagai …

Sudah dua dasawarsa era Reformasi berjalan. Sejak Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru dijatuhkan pada 1998, banyak perubahan terjadi di Indonesia, terutama dalam ranah politik. Salah satu perubahan besar yang terjadi pasca Reformasi adalah pembatasan kekuasaan presiden. Pada era Orde Baru, Soeharto dapat dipilih berkali-kali sebagai presiden tanpa ada periode pembatasan.
Masa jabatan presiden berdasarkan UUD 1945 dalam satu kali periode ditetapkan selama … tahun.

Wewenang presiden pada era Reformasi tak sekuat seperti di era Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Misalnya, presiden bukan lagi satu-satunya pihak yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sesuai Pasal 5 UUD 1945, pasca-amandemen, presiden tak lagi memiliki kekuasaan tunggal untuk pembentukan UU, tetapi hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada …

Sistem demokrasi pun mulai diterapkan dengan baik di era Reformasi. Hal yang paling menonjol adalah sistem pemilihan umum yang memungkinkan presiden dipilih langsung, tidak lagi dipilih oleh …

Lembaga Negara yang ada pada era Reformasi pun mulai banyak mengalami perubahan. Ada lembaga yang dibentuk dan ada lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung. Fungsi Dewan Pertimbangan Agung masa-masa Orde Baru adalah…

Pasca Orde Baru, dari sisi kedaulatan Indonesia mengalami keterancaman untuk kehilangan Provinsi termuda di Indonesia. Masyarakat di sana menginginkan untuk kemerdekaan wilayahnya sendiri dan ingin berlepas dari Indonesia. Wilayah itu adalah Provinsi…

Di masa transisi di era Reformasi ditandai dengan perpindahan tongkat kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakilnya, Bacharuddin Jusuf Habibie pada 21 mei 1998. Namun, naiknya Habibie ke tampuk kekuasaan tak lepas dari kritik lantaran dia dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Demonstrasi mahasiswa pun tak selesai, yang kali ini menuntut Habibie turun dari kursi Presiden. Salah satu alasan mahasiswa menuntut Habibie mundur karena …

Habibie dapat dianggap ikut meletakkan fondasi awal dalam sistem demokrasi pada era Reformasi. Salah satu kebijakannya adalah membebaskan tahanan politik yang ditahan di era Soeharto, yaitu …

Terkait politik electoral, Habibie menghasilkan tiga undang-undang demokratis, yaitu UU nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR. Dengan tiga Undang-Undang itu, Habibie berperan mempersiapkan Pemilu 1999 sebagai pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Sistem yang digunakan pun benar-benar baru. Pemilu 1999 ditandai dengan berbondong-bondongnya partai politik ikut berkonstestasi, yaitu sebanyak … partai politik.

Pada masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa mengalami diskriminasi yang membuat mereka tidak bisa mengekspresikan budaya dan keyakinannya. Misalnya saja, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Atas nama asimilasi, Orde Baru melarang masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan keyakinannya di depan umum. Dengan demikian, masyarakat Tionghoa hanya boleh melaksanakan ibadah atau merayakan hari besar seperti imlek di lingkungan internal, yaitu keluarga. Kebijakan itu akhirnya dihapus pada masa Indonesia dipimpin oleh Presiden …

Reformasi menjadi pintu masuk untuk dilakukannya amandemen terhdap sejumlah pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal yang dinilai kurang demokratis, seperti memberi kekuasaan terlalu besar kepada eksekutif, menjadi prioritas untuk diamandemen.
Inti dari amandemen pertama ialah membonsai wewenang eksekutif yang sebelumnya dinilai terlalu besar. Hal itu terlihat pada amandemen pasal 7, yang mengatur periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi menjadi …

Sumpah Pemuda dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ini diawali dari para cendikiawan Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demi mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Pelopor perisitiwa ini adalah… .

PPPI menggalang pertemuan pemuda di berbagai daerah. Pertemuan pertama pun dilakukan pada 1926, hingga akhirnya mendapatkan hasil pada tanggal 20 Februari 1927. Pertemuan kedua pun dilaksanakan pada Mei 1928. Kemudian dilanjutkan pertemuan ketiga yang dihadiri oleh seluruh barisan organisasi yang ada di Indonesia. Pertemuan ketiga terjadi pada …

Pertemuan ketiga yang digagas PPPI menghasilkan keputusan bahwasannya akan dilaksanakannya kongres pada Oktober dengan susunan panitia yang diambil dari setiap organisasi pemuda yang ada. Setiap organisasi memiliki masing-masing satu jabatan. Selain organisasi PPPI, banyak organisasi pemuda yang ikut terlibat, diantaranya yaitu …

Kongres Sumpah Pemuda yang dilaksanakan dua hari berturut-turut, yakni 27 hingga 28 Oktober 1928 merupakan awal perjuangan baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang di penutupan kongres tersebut. Meskipun hanya dimainkan instrumennya saja.
Pencipta lagu Indonesia Raya adalah …

Kongres pemuda menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Yang bertugas menulis teks tersebut adalah Mochammad Yamin yang ditandatangani oleh Soegondo Djojopuspito yang merupakan ketua kongres tersebut. Akhirnya, rumusan tersebut dibacakan oleh …